MAKALAH KEPAILITAN

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga atas izinnya kami dapat meyelesaikan makalah yang berjudul “UU Kepailitan dan PKPU” ini sesuai batas waktu yang ditentukan. Walaupun kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat pada makalah ini, karena kami hanyalah manusia biasa yang tanpa seizin-Nya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan harapan saya semoga makalah berjudul “UU Kepailitan dan PKPU” ini bisa bermanfaat, khususnya  untuk diri kami sendiri dan umumnya untuk pembaca yang merelakan waktunya untuk memahami makna yang terkandung di dalam makalah ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan, demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini.

Fastabiqul Khairot

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kendari,          April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................................ i

KATA PENGANTAR........................................................................................................ ii

DAFTAR ISI........................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang................................................................................................................. 1

1.2  Rumusan Masalah............................................................................................................ 2

1.3  Tujuan penulisan.............................................................................................................. 3

BAB II PEMBAHASAN

2.1  Kepailitan......................................................................................................................... 4

A.    Pengertian Kepailitan................................................................................................. 4

B.     Asas-Asas Kepailitan................................................................................................. 4

C.     Syarat-Syarat Kepailitan............................................................................................ 5

D.    Tujuan Kepailitan....................................................................................................... 6

E.     Dasar Hukum Tentang Kepailitan............................................................................. 6

F.      Pihak yang Dapat Melakukan Permintaan Kepailitan............................................... 7

G.    Contoh Perusahaan yang Mengalami kepailitan........................................................ 7

2.2  Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)...................................................... 9

A.    Pengertian PKPU....................................................................................................... 9

B.     Dasar Hukum PKPU................................................................................................. 9

C.     Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU...................................................................... 10

D.    Akibat PKPU............................................................................................................. 10

E.     Berakhirnya PKPU.................................................................................................... 11

2.3  Perbedaan Kepailitan dan PKPU.................................................................................... 11

BAB III PENUTUP

3.1  Kesimpulan...................................................................................................................... 14

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 15

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi di dunia,sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial,ekonomi,budaya,dan lain-lain.Khususnya di bidang ekonomi,berkembangnya era globalisasi semakin mendongkrak daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang usaha.Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha untuk melakukan melakukan pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha yang lain.Hal itu dilakukan dengan melakukan iklan besar-besaran,membuka jalur-jalur investasi baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri,membuka berbagai cabang perusahaan dan yang paling sering dilakukan adalah melakukan utang untuk mengembangkan usahanya,karena di zaman sekarang untuk melakukan suatu pengembangan usaha tidak membutuhkan biaya yang ringan.Utang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk,utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah infentif untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha.Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan,perusahaan tersebut mampu mengembalikan utang tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan,tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan.Oleh karena itu,dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak,pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan..Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda,yaitu S.1905-217 juncto S.1906-348.Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang .Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini.Undang-undang ini semakin menjawab berbagi permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu.

Walaupun demikian pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit.Selain itu,dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditor.Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa”Segala kebendaan si berutang,baik yang bergerak maupun tak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,menjadi tanggungan perikatan perseorangan.”,hal ini sangat memperjelas tentang obyek dari harta pailit. Namun dalam perkembanganya,banyak debitor yang berusaha menghindari berlakunya pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk memindahkan berbagai asetnya sebelum dijatuhkanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat disitajaminkan oleh kreditur.Hal ini sangat merugikan kreditur karena semakin berkurangnya harta yang dipailitkan maka pelunasan utang kepada kreditor menjadi tidak maksimal.Undang-Undang Telah melakukan berbagai cara untuk melindungi kreditor dengan pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 41-49 Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.2              Rumusan Masalah

1)      Apakah itu kepailitan?

2)      Apakah itu PKPU?

3)      Sebutkan Asas-asas yang melandasi Kepailitan?

4)      Sebutkan syarat-syarat Kepailitan?

5)      Tujuan Kepailitam?

6)      Sebutkan Dasar Hukum ysng Mengatur Tentang Kepailitan?

7)      Siapa Sajakah Yang Dapat Melakukan Permintaan Kepailitan?

8)      Apa perbedaan kepailitan dan PKPU?

9)      Bagaimana pandangan hukum tentang kepailitan dan PKPU?

10)  Sebutkan contoh tentang kepailitan?

11)  Apa sajakah syarat-syarat kepailitan?

1.3              Tujuan Penulisan

1)      Untuk menyelesaikan tugas Hukum Dagang.

2)      Untuk menambah pengetahuan tentang kepailitan.

3)      Untuk menambah refrensi Hukum Dagang.

4)      Sebagai bahan presentasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Kepailitan

A.    Pengertian Kepailitan

Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata Pailit dapat juga diartikan sebagai Bankcrupt. Kata Bankrupt sendiri mengandung arti Banca Ruta, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi, adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa dimana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor, karena marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Menurut Siti Soemarti Hartono Pailit adalah mogok melakukan pembayaran.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

B.     Asas-Asas Kepailitan

1. Asas Keseimbangan Undang – undang ini mengatur bebrapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan.
2. Asas Kelangsungan Usaha Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor perusaan debitor yang prospektif tetap dialngsungkan.
3. Asas Keadilan Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hokum formil dan hukm materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hokum perdata acara perdata nasional.

C.    Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam pasal 2 ayat 1Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh Keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.” Dari ketentuan dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. adanya debitur yang tidak membayar utang
2. adanya lebih dari satu Kreditur
3. adanya lebih dari satu utang
4. minimal satu utang sudah jatuh tempo
5. minimal satu utang sudah dapat ditagih
6. pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan Dalam Pasal 2 UU Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga adalah :

Ø  Debitur sendiri

Ø  Seorang atau lebih krediturnya

Ø  Kejaksaan untuk kepentingan umum

Ø  Bank Indonesia (BI) dalam hal debitur merupakan bank

Ø  Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal debitur merupakan perusahaan efek

Ø  Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

7. permohonan pailit dajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :

Ø  pihak debitur

Ø  satu atau lebih kreditur

Ø  jaksa untuk kepentingan umum

Ø  Bank Indonesia jika debiturnya bank

Ø  Bapepam jika debiturnya bank

Ø  Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dana pension atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

D.    Tujuan Kepailitan

Tujuan utama kepilitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

E.     Dasar Hukum Tentang Kepailitan

Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain:

1.      UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran;

2.      UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

3.      UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak TanggunganUU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia

4.      Pasal- Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.

5.      Dan beberapa Undang-Undang Lainnya yang mengatur Mengenai BUMN (UU No.19 Tahun 2003), Pasar Modal( UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No.16 Tahun 2001 ) , Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992).

Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya “Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 Faillissementsverordening. Dalam tahun 1960-an, 1970-an secara relatip masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980-an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan negeri. Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU.

Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135).

F.     Pihak Yang Dapat Melakukan Permintaan Kepailitan

1.      Debitur.

2.      Kreditur

3.      Kejaksaan demi kepentingan umum

4.      Bank Indonesia

5.      Badan Pengawas Pasar Modal

G.    Contoh Perusahaan yang Mengalami Pailit

Kasus pailitnya Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tentu telah menjadi catatan sejarah perkembangan televisi di tanah air. Stasiun televisi yang didirikan putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut ini pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991. Di awal mengudara, TPI hanya bersiaran selama 2 jam, yakni pukul 19.00-21.00 WIB. Studio siarannya pun masih nebeng, yakni di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta.

Secara bertahap, TPI mulai memanjangkan durasi tayangnya. Hingga pada akhir 1991, TPI sudah mengudara selama 8 jam sehari. Sejak awal, kinerja keuangan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada ini memang buruk. Termasuk ketika memutuskan keluar dari naungan TVRI dan menjadi stasiun televisi dangdut pada pertengangan 1990-an. Puncaknya, pada 2002 posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 triliun. Mbak Tutut pun kelimpungan. Ancaman pailit pun terjadi.

Di tengah kondisi tersebut, Mbak Tutut meminta bantuan kepada Henry Tanoesoedibjo (HT) untuk membayar sebagian utang-utang pribadinya. Sekadar info, saat itu HT menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Bimantara Citra merupakan perusahaan kongsi antara Bambang Trihatmojo, adik Mbak Tutut dengan HT dan kawan-kawan.

Akhirnya BMTR sepakat untuk membayar sebagian utang mbak Tutut sebesar US$ 55 juta dengan kompensasi akan mendapat 75% saham TPI. Mbak Tutut setuju, HT pun senang usulan tersebut disepakati. Mereka pun diikat oleh sebuah Nota Kesepahaman. Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada Februari 2003 tersebut, HT resmi menguasai saham mayoritas TPI.

Entah kenapa, setalah saham dikuasai oleh HT, TPI kondisi keuangan TPI dianggap belum stabil. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 14 Oktober 2009, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Crown Capital Global Limited (CCGL) tuduhan pailit kepada TPI. Putusan ini sempat diprotes sejumlah ahli hukum, anggota DPR, Komisi Penyiaran Indonesia, serta tentu saja para pekerja TPI.

Putusan kepailitan pada TPI tersebut, disinyalir terjadi, karena ada campur tangan Makelar Kasus (Markus). Betapa tidak, begitu mudahnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan. Menurut Direktur Utama TPI saat itu, Sang Nyoman, keberadaan makelar kasus dalam perkara ini disinyalir sangat kuat mengingat sejumlah fakta hukum yang diajukan ke persidangan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara ini.

“Ada pihak yang disebut-sebut mendapat tugas pemberesan sengketa ini dan mengakui sebagai pengusaha batu bara berinisial RB,” ujar Nyoman. Inisial RB ini pernah terungkap, ketika diadakan rapat pertemuan antara hakim pengawas, tim kurator, dan direksi TPI di Jakarta Pusat pada 4 November 2009. TPI pun kemudian melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Tepat pada 15 Desember 2009, dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Abdul Kadir Moppong dengan hakim anggota Zaharuddin Utama dan M. Hatta Ali, memutuskan TPI tidak pailit.

Meski diputuskan tak pailit, citra TPI tetap dianggap “pailit”. Sejak 20 Oktober 2010, TPI berganti nama, logo, dan merek baru secara resmi, yakni MNCTV. Perubahan nama ini merupakan rebranding untuk kepentingan bisnis, sebagaimana layaknya Lativi di-rebranding menjadi tvOne. Meski program-program dangdut ala TPI masih dipertahankan, diharapkan dengan bergantinya nama, penjualan iklan semakin meningkat.

Alasan pemilihan nama MNC TV itu sendiri, kabaranya nama MNC sudah kuat di market. Boleh jadi hal tersebut benar. Berdasarkan riset AC Nielsen, di tengah persaingan industri pertelevisian yang semakin ketat, pada April 2005, MNCTV berhasil mencapai posisi 1 dengan 16,6% audience share. Pada 2013, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sempat membuat peringkat 10 Televisi Terbaik, dimana MNC TV berhasil duduk di peringkat ke-2 setelah Trans TV. Peringkat tersebut naik, setelah pada 2012, KPI mendudukkan MNC TV di peringkat ke-3.

2.2       Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

A.    Pengertian PKPU

Menurut pendapat Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabita perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.

B.     Dasar Hukum PKPU

Di dalam Undang-undang Kepailitan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2) dikatakan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) ini diperiksa.pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) inl harus diputus terlebih dahulu.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady dalam bukunya “Pengantar Hukum Bisnis” mengatakan : “Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabuikan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum”.

C.    Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU

1.      Debitor

2. Kreditor
3. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah bank
4. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam hal debitor adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiana.
5. Menteri keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.

D.    Akibat PKPU

Dengan dikabulkannya permohonan PKPU (PKPU sementara) maka berlakulah hal-hal sebagai berikut :

1. Selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit
2. Diangkat seorang Hakim Pengawas yang tugasnya mirip dengan Hakim Pengawas dalam Kepailitan
3. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor.
4. Debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaanya asalkan mendapat persetujuan pengurus.
5. Tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan Pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya.

E.     Berakhirnya PKPU

1.      Atas permintaan hakim pengawas

2. Atas permintaan satu atau lebih kreditor
3. Atas prakarsa Pengadilan Niaga, dalam hal :

Ø  Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan terhadap hartanya o Debitor telah merugikan atau telaj mencoba merugikan kreditornya

Ø  Debitor melakuak pelanggaran Pasal 240 ayat (1) UUK

Ø  Debitor lalai melaksanakan tindakan – tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.

Ø  Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau

Ø  Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memnuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

2.3       Perbedaan Kepailitan dan PKPU

Perbedaan kepailitan dan PKPU dapat di lihat dari tabel berikut:

Kepailitan	PKPU	LIKUIDASI
1.      Debitor sama sekali tidak mempunyai kewenangan mengurus perusahaannya lagi, pemberesan harta pailit sepenuhnya oleh seorang kurator.	1.      Masih memiliki kewenangan menjalankan kegiatan perusahaan namun dengan bersamasama pengurus yang ditunjuk oleh keputusan pengadilan.	1.      Menutup dan memberhentikan semua kegiatan perusahaan dan membereskannya serta membagibagikan aktivis tersebut kepada kreditor dan pemegang saham dengan cara internal perusahaan dengan ditunjukkan likuidator.
2.      Perdamaian dalam peristiwa kepailitan adalah sebatas Perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit (boedel).	2.      Perdamaian dalam rangka PKPU sangat luas cakupannya Menyangkut aspek-aspek retrukturisasi.	2.      Perdamaian dapat juga dilakukan melalui penetapan pengadilan maupun perdamaian para pihak saja (sukarela) misal dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan (PT) tersebut sudah berakhir.
3.      Pembayaran utang debitor hanya sebatas harta pailit.	3.      Pembayaran utang debitor bisa dibayarkan penuh tergantung kepada isi perjanjian perdamaian yang nantinya disahkan oleh pengadilan yang sudah disepakati oleh para pihak.	3.      Pembayaran utang debitor kepada debitor dapat di musyawarahkan sebelum boleh tanpa campur tangan pengadilan.
4.      Terputusnya seluruh aktivitas perusahaan pada mitra kerja, PHK karyawan perusahaan dan lain-lain. Kurator sepenuhnya memegang peranan dalam membereskan boedel pailit menurut ketentuan yang berlaku sampai akhir pemberesan seluruh boedel.	4.      Aktivitas perusahaan tetap berjalan, hanya setelah diputusnya PKPU oleh pihak pengadilan seluruh Transaksi ditentukan oleh isi perjanjian nantinya dan selama PKPU berjalan seluruh transaksi tagihan utang terhenti sementara termasuk penangguhan pelaksanaan hakhak tanggungan dan jaminan kebendaan lainnya juga bilamana ada sita pengadilan harus dihentikan.	4.      Bisnis perusahaan terhenti atau perusahaan masih dapat melaksanakan kegiatan tertentu, sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaannya saja.
5.      Kurator terdaftar pada Kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum danperaturan perundangu-ndangan, pasal 70 ayat (2b) Undang-Undang 27 tahun 2004 (legal) atas rekomendasi AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).	5.      Pengurus terdaftar pada Kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundangundangan, pasal 234 ayat (3b) Undang-Undang 27 tahun 2004 (legal) rekomendasi AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).	5.      Yang menjadi likuidator dapat oleh berbagai pihak seperti direksi perusahaan,lawyer atau akuntan publik. Penunjukkan likuidator atas kehendak/kesepakatan para pihak atau atas penetapan pengadilan.

BAB III

PENUTUP

3.1              Kesimpulan

A.    Pailit

Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata Pailit dapat juga diartikan sebagai Bankcrupt. Kata Bankrupt sendiri mengandung arti Banca Ruta, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi, adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa dimana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor, karena marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Menurut Siti Soemarti Hartono Pailit adalah mogok melakukan pembayaran.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

B.     PKPU

Menurut pendapat Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabita perlu merestrukturisasi utangnya tersebut

Di dalam Undang-undang Kepailitan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2) dikatakan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady Munir. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Nating Imran. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembebasan Harta Pailit. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004)

Jono. Hukum Kepailitan. Tangerang: Sinar Grafika, 2007

Muljadi Kartini, Widjaja Gunawan. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003

http://hiburan.kompasiana.com/televisi/2013/09/05/makelar-kasus-dalam-sejarah-kepailitan-tpi-dan-mnctv-589888.html

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/08/artikel-kepailitan.html

http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/kepailitan-dan-penundaan-pembayaran/

http://www.hukumkepailitan.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Pailit