Blogger Baru Belajar

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia.

Perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan (Campuran) bukanlah hal yang asing lagi saat ini. Terutama dengan keadaan dan perkembangan masyarakat yang terjadi saat ini. Bahkan permasalahan mengenai perkawinan yang di dalam perkara tersebut terdapat unsure-unsur perdata internasional telah terjadi dari dulu.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

B. Kasus posisi

Manohara Odelia Pinot adalah model belia kelahiran Jakarta, 28 Februari 1992. Lahir dari seorang ibu keturunan bangsawan Bugis, Daisy Fajarina dan ayah berkebangsaan Perancis, Reiner Pinot Noack. Manohara Odelia Pinot di usia yang masih sangat muda, 16 tahun, ia menikah dengan seorang pangeran asal Malaysia Barat, Tengku Muhammad Fakhry Petra.

Hal ini bermula dari pertemuan Manohara dengan Tengku Fakhry di bulan Desember 2006. Mereka dipertemukan dalam acara jamuan makan malam. Dari situlah, sang pangeran jatuh hati. Meski terpaut selisih usia, namun akhirnya kedua insan ini berpacaran dengan seijin ibunda Manohara, Daisy.

Tak lama setelah itu, Tengku Fakhry menyatakan keinginannya untuk memperistri mantan kekasih Ardie Bakri ini. Pada 17 Agustus 2008, Manohara beserta keluarga berangkat ke Malaysia atas undangan keluarga Tengku Fakhry.

Tengku Fakhry akhirnya menikahi Manohara yang saat itu masih berusia 16 tahun. Pernikahan yang diadakan di Malaysia ini sempat terganjal akibat usia Manohara yang masih di bawah umur dan tidak ada wali serta surat dari KBRI setempat. Namun, pada akhirnya pernikahan inipun tetap terlaksana

Akhir 2008 Manohara kabur lewat Singapura ke Jakarta dari tempat kediamannya di Malaysia. Menurut penuturan Manohara kepada ibunya, Daisy, ia mengalami perlakukan tak menyenangkan dari suaminya serta tidak tahan dengan sikap kasar Tengku Fakhry kepadanya, akhirnya Manohara memilih kabur. Selama kabur, Manohara tinggal di rumah kontrakan keluarganya di daerah Jakarta Selatan.

17-18 Maret 2009 Nenek Manohara dan Dewi pergi ke kedutaan Indonesia guna meminta bantuan.

30 Mei 2009 Sultan Kelantan mengalami serangan jantung, dan langsung dirujuk ke Singapura. Manohara dan keluarga kerajaan berangkat ke Singapura.

Menurut rencana, Manohara bersama keluarga kerajaan akan berada di Singapura selama lima hari.

31 Mei 2009 Akhirya Manohara pun pulang bersama Daisy dan Dewi ke Indonesia. Manohara tiba di Indonesia pada Minggu (31/5) pukul 07.30 WIB.

Sidang gugatan cerai Tengku Muhammad Fakhry terhadap Manohara Odelia Pinot akan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2009. Mano belum tahu akan datang atau tidak pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Syariah Islam Malaysia itu.

Pengadilan Tinggi Malaysia, Minggu ( 13/12/2009 ) memenangkan gugatan pangeran Kelantan, Mohammad Fakhry, suami Manohara. Pengadilan memerintahkan Manohara kembali ke suaminya dan membayar hutan 1,1 juta ringgit Malaysia atau Rp.3 milyar lebih. Pengacara Fakhry, Zainul Rijal Abu Bakar, mengatakan Pengadilan Tinggi Islam negara bagian Kelantan utara memerintahkan Manohara agar “setia” dengan kembali pada suami dan mengembalikan uangnya, guna memecahkan segala permasalahan, kurang dari 14 hari, di mana pangeran akan disumpah sebagai raja Kelantan, pada 3 Januari 2010. Pangeran sangat senang dengan hasil keputusan itu, kata Zainul. Pengadilan memerintahkan Manohara mengembalikan uang dalam 30 hari. Jika tidak, ia dapat dinyatakan tidak “setia” dan pangeran takkan diwajibkan membayar setiap biaya perawatannya. Artinya, perkawinan harus berakhir dengan perceraian pada masa depan, dan Manohara takkan memperoleh kompensasi perceraian disebabkan ketidaksetiaan.

C. Rumusan Masalah

Dalam kasus ini ada beberapa maslah hukum yang akan Penulis uraikan, permasalah-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Hakim manakah atau Pengadilan manakah yang berwenang mengadili kasus ini?

2. Apakah perkara tersebut masuk ke dalam Hukum Perdata Internasional?

3. Hukum mana yang seharusnya diterapkan dalam peristiwa ini?

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Defenisi Hukum Perdata Internasional

Menurut Van Brakel dalam buku “Grond en beginselen van nederland internationaal privatrecht” menyatakan bahwa internationaal privatrecht is a national recht voor internationale recht verhouding geschreven. Maksudnya bahwa HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Sedangkan menurut Prof. DR. S. Gautama. S.H. HPI adalah keseluruhan peraturan atau keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.

Berdasarkan pendapat kedua ahlil tersebut, dapat disimpulkan bahwa HPI adalah hukum nasional, bukanlah hukum internasional. Sumber hukum HPI adalah hukum nasional dan yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya. Contohnya adalah kasus pernikahan antar warga negara satu dengan warga negara lain. Masalah-masalah pokok yang dibahas dalam HPI adalah sebagai berikut:

1. Hakim/ badan hukum peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. (chioce of yuridiction) merupakan hukum acara dalam HPI.

2. Hukum manakah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan maasalah HPI (the appropriate legal system).

3. Sejauh mana suatu peradilan harus memperahatikan dan mengakui putusan hukum asing (recognition of foreign judgements)

Luas lingkup HPI menurut negara yang pertama, HPI merupakan Rechtstoepassingrecht/ choice of law (paling sempit). Artinya, istilah HPI terbatas pada masalah-masalah hukum mana yang diberlakukan. Contoh: negara Jerman, negara Nederland. Kedua, HPI adalah choice of law + choice of juridiction (lebih luas). Maksudnya, mengenai hukum mana yang berlaku ditambah dengan kompetensi wewenang hakim untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Contoh: negara Anglo Saxon, Inggris, dan Amerika Serikat. Ketiga, HPI merupakan choice of law + chioce of juridiction + condition des estranges (lebih luas). Maknanya, mengenai hukum mana yang berlaku + kompetensi wewenang hakim + status orang asing. Contoh: Italia dan Spanyol. Keempat, HPI adalah choice of law + chioce of juridiction + condition des estranges + natonalite (terluas). Artinya, mengenai hukum mana yang berlaku + kompetensi wewenang hakim + status orang asing + kewarganegaraan. Contoh: Perancis [1].

B. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional

1. Asas Lex Loci Celeberation yaitu suatu asas yang menyataka dimana tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan maka menggunakan sistem hukum dimana tempat perkawinan tersebut diresmikan.

2. Asas Domicili yaitu asas yang menentukan dimana subyek hukum tersebut berkedudukan atau bertempat tinggal secara sah menurut hukum

3. Asas Nasionalitas yaitu asas mengenai kewarganegaraan seseorang.

4. Lex Fori (tempat Gugatan) yaitu apbila obyek gugatan benda bergerak maka dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan dimana beda bergerak tersebut berada

5. Lex Situs yaitu apabila obyek gugatan benda tidak bergerak maka dalam hal megajukan gugatan dimana obyek tersebut berada

6. Lex Loci Contractus adalah asas mengenai dimana suatu perjanjian kontrak dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak.

7. Lex Loci Solutionis yaitu asas dimana perjanjian dibuat dan pihak-pihak bebas dalam hal menentukan pilihan hukum apabila terjadi wanprestasi atau sangketa yang akan terjadi dibelakang hari.

8. The Fredom of Contract yaitu asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang dapat menentukan isi dan bentuk dari perjanjian, selagi isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang maka perjanjian tersebut adalah sah.

9. Lex Causae yaitu penentuan bagaimana suatu perbuatan hukum dibatasi oleh system hukum yang akan diberlakukan[2].

C. Pengertian Perkawinan

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting[3].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata“zawwaja” dan kata “zauwj”, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan[4].
Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia[5].
Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh[6].
Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Secara umum AlQuran hanya menggunakan 2 kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami[7].

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dan di dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang tedapat dalam KUHPdt/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan bahwa, “ perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cirri-ciri tertentu:

“Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seoreang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara[8].”

D. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Tentang Subyek Hukum[9]

1. Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini antara lain:

a. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

b. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan seorang anak hanya apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan hilangnya kewarganegaraan ayah atatu ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan seorang anak menjadi hilang.

Asas-asas Kewarganegaraan

a. Kewarganegaraan Indonesia

Yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

· Setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dua/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.

· Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI

· Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.

· Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.

· Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

· Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.

· Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.

· Anak yang lahir di luar perkawinan yang sh dari seorang ibu WNA sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

· Anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas ststus kewarganegaraan ayah dan ibunya.

· Anak yang bearu lahir yang ditemukan di wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

· Anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

· Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepadas anak yang bersangkutan.

· Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan jannji setia.

b. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan yaitu daklam berfikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang menjadi anggota/warga dari suatu negara.

Adapaun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

· Asas Ius Soli (Low of The Soli)

Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.

· Asas Ius Sanguinis ( Law of The Blood)

Adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

· Asas Kewarganegaraan Tunggal

Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

· Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai gengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

· Asas Kewarganegaraan Lainnya

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI

· Asas kepentingan nasional

Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamanakn kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita.

· Asas perlindungan maksimum

Adalah asas ysng menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara RI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

· Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Negara RI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

· Asas kebenaran substantif

Adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi jiga substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

· Asas nondiskriminatif

Adalah asas yang tidak membedakanperlakuan dalam segala hal awal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

· Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Adalah asas yang sama dalam segala hal awal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia.

· Asas publisitas

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

c. Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan RI setelah Indonesia merdeka antara lain sebagai berikut:

· UUD 1945 pasal 26

· Undang-Undang No.3 Tahun 1946

· Hasil persetujuan Konfrensi Meja Bundar

· Undang-Undang No.62 Tahun 1958

· Undang-Undang No.3 Tahun 1976

· Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006

d. Cara untuk memperoleh Kewarganegaraan

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 telah disebutkan beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan RI secara rimgkas.

· Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI.

· Pemohon mengajukan permohonan pewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat.

· Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan jamji setia.

· Menteri mengumunkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negar RI.

· Ketentuan lebih lanjut tentang tata caara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e. Hilangnya Kewarganegaraan RI

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 seseorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut:

· Memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

· Tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.

· Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.

· Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.

· Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

2. Asas Domisili

Status Personal Dan Kaitannya Dengan Prinsip Kewarganegaraan Dan Prinsip Domisili dalam HPI ( hukum perdata internasional )

Dalam hukum perdata internasional kita mengenal yang namanya status personal. Maka pada pembahasan kali ini, penulis mencoba menjelaskan menganai kaitan antara status personal tersebut dengan prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, dimana pada tulisan ini, penulis mencoba sedikit memaparkan apa itu status personal dan kaitannya dengan prinsip domisili, serta contoh kasus yang pernah terjadi beserta penyelesaiannya.

a. Status Personal

Dalam hukum perdata internasional terdapat yang namanya status personal, yaitu penyelesaian suatu kasus HPI dengan menganut prinsip kewarganegaraan. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hubum yang diberikan/ diakui oleh Negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya . Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum, yang unsure-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya .

Dalam hal ini terdapat istilah Pro kewarganegaraan:

· Prinsip ini cocok untuk perasaan hukum nasional dari warganegara tertentu , lebih cocok lagi bagi warga negara yang bersangkutan

· Lebih permanen dari hukum domisili, karena prinsip kewarganegaraan lebih tetap dari pada prinsip domisili dimana kewarganegaraan tidak demikian mudah diubah-ubah seperti domiili, sedangkan status personil memerlukan stabilitas sebanyak mungkin

· Prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak:

Ø pengertian kewarganegaraan lebih mudah diketahuidaripada domisili seseorang, arena adanya peraturan tentang kewarganegaraan yang lebih pasti adri negara yang bersangkutan

Ø Ditetapkan cara-cara memperoleh kewarganegaraan suatu Negara

Selain itu, juga terdapat istilah Pro domisili.

Hukum domisili adalah hukum yang bersangkutan sesungguhnya hidup, dimana seseorang sehari-hari sesungguhnya hidup, sudah sewajarnya jika hukum dari tempat itulah yang dipakai untuk menentukan status personilnya. Prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Seringkali ternyata prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip-prinsip domisili.

b. Kewarganegaraan Domisili

Perancis, belgia, luxemburg, monaco, belanda, rumania, finlandia, jerman, yunani, hungaria, montenegro, polandia, portugal, spanyol, swedia, turki, iran, tiongkok, jepang, kostarika, republik dominika, equador, haiti, honduras, mexico, panama, venezuela
Semua negara-negara inggris yang menganut “common law”, scotlandia, afrika selatan, quebec, denmark, norwegia, iceland, negara-negara amerika latin, argentina, brazilia, guatemala, nicaragua, paraguay, peru

c. Prinsip Kewarganegaraan

Prinsip umum tentang kewarganegaraan adalah :

· Asas kelahiran (ius soli), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentkan oleh tempat kelahiran. Contoh: Ada orang tua Y melahirkan di wilayah X, anak berkewarganegaraan X.

· Asas keturunan (ius sanguins), kewarganegaraan berdasarkan kketurunan daripada orang yang bersangkutan. Contoh: Ada orang tua Y melahirkan di wilayah X, anak berkewarganegaran Y.

· Dwi kewarganegaraan (bipartide) adalah orang dapat meiliki dua kewarganegaraan (bipatride) atau lebih dari dua kewarganegaraan. Bipartide timbul karena dianutnya berbagai asas yang berbeda dalam peraturan kewarganegaraan. Apabila suatu negara menganut asas kelahiran dan negara lain menganut asas keturunan. Contoh: orang tau A cina (ius sanguins) (tinggal di indonesia lebih dari 20 tahun) maka menurut undang-undang kewarganegaraan dianggap sebagai warganegara melahirkan di indonesia, maka anaknya punya dua kewarganegaraan. Cara mencegah bipartide dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian bilateral, misalnya antara indonesia dengan cina. Undang-undang no.2 tahun 1958 dimana dalam waktu 20 hari sejak (20-1-1960 s/d 10-1-1962) orang yang berstatus dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu dan melepaskan yang lain.

d. Prisip Domisili

Pada dasarnya yang disebut dengan prinsip domisili adalah Negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang (centre of his life). Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang .

Macam-macam domisili menurut hukum inggris, dikenal dengan tiga macam domisili, yaitu :

· Domicile of origin. Pada konsep domisili ini, setiap orang memperoleh domicile of origin nya pada waktu kelahirannya. Yaitu Negara dimana ayahnya bedomisili pada saat ia dilahirkan.

· Domicile of Choice. Untuk memperoleh domisili ini, menurut system hukum inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu:

Ø Kemampuan (capacity)

Ø Tempat kediaman (residence)

Ø Hasrat (intentioan)

· Domicile by Operation of The Law. Domisili ini adalah domisili yang dimiliki orang-orang yang tergantung pada domisili orang lain (dependent).

Doctrine of Revival

Sisi lain yang pantas mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan doctrine of revival. Menurut doktrin ini,apabila seseorang telah melepaskan domisili semula, tetapi tidak memperoleh domisili yang lainnya, maka domicile of origin-nya lah yang hidup kembali.

3. Status Personal Badan Hukum

Status Personal Badan Hukum berguna untuk:

a. Menentukan ada tidaknya badan hukum

b. Menentukan kemampuan untuk bertindak dalam hukum

c. Menentukan hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga

d. Menentukan cara-cara perubahan Anggaran dasar serta berhentinya badan hukum

e. Menentukan hak-hak dan kewenangan dari sejak ’lahir’ 9diciptakan/berdiri) hingga ’meninggal’ (berhentinya sebagai badan hukum setelah dilikuidasi)

Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan titik laut yang dapat menentukan status personal badan hukum:

a. Teori inkorporasi (place of incorporation)

Badan hukum tunduk kepada hukum Negara dimana ia didirikan. Penganut: Common Law, Belanda belakangan juga mengikuti teori ini. Alasannya adalah:

· Sesuai logika hukum jika suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana formalitas-formalitas unutuk pendiriannya dilangsungkan sehingga suatu badan hukum hanya akan mendapat status dari suatu sistem hukum tertentu saja

· Teori ini memberi kepastian hukum

· Tidak menimbulkan kesukaran jika suatu badan hukum berpindah tempat kedudukan.

b. Teori tempat kedudukan secara statuair

Menurut teori ini, badan hukum tunduk atau diatur berdasarkan hukum negara tempatdimana menurut anggaran dasarnya badan hukum yang bersangkutan memiliki kedudukan.

c. Teori tempat kedudukan manajemen(legal seat, headquarters central office siege reel)

· Suatu badan hukum harus tunduk pada hukum negara dimana ia memiliki tempat kedudukan manajemen efektif. Pengikut: Negara-negara civil law di Eropa, kecuali Belanda dan negara civil law di Amerika Selatan.

· Implementasi: Akan bermasalah jika kantor pusat tersebut pindah ke negara lain.

Asas-asas dalam status personal badan hukum adalah:

a. Asas kewarganegaraan/domisili pemegang saham

Asas ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (lex patriae) atau berdomisili (lex domicili).

Asas ini dianggap sudah ketinggalan zaman karena kesulitan untuk menetapkan kewarganegaraan atau domisili dari mayoritas pemegang saham, terutama jika komposisi kewarganegaraan atau domisili itu ternyata beraneka ragam.

b. Asas centre of administration/business

Status dan kewenangan yuridik suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut.

c. Asas place of incorporation

d. Asas centre of exploitation

Status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi atau kegiatan produksi barang/jasanya.

Teori ini akan mengalami kesulitan jika dihadapkan pada perusahaan-perusahaan multinasional, terutama jika perusahaan induknya mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan eksistensi yuridisnya (pailit, merger, akuisisi, dsb.)

Dalam Konvensi Den Haag 1951, prinsip inkorporasi yang pertama-tama dikemukakan walaupun harus diakui bahwa sesuatunya bersifat kompromissoir, mengingat juga prinsip central office diberikan tempat yang layak.

Di Indonesia, menurut pasal 3 UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menentukan bahwa perusahaan-perusahaan yang hendak terhitung dalam kategori-kategori perusahaan-perusahaan di bawah UU tersebut haruslah suatu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian terbesar beroperasi di Indonesia sebagai suatu ‘independent business unit’ yang harus merupakan badan hukum menurut hukun Indonesia dan mempunyai domisili, tempat kedudukannya di Indonesia.

E. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran[10]

Menurut Pasal 57 UU No. I/1974 pengertian perkawinan campuran adalah:Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Apabila melihat isi pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita

b. Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan

c. Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan

d. Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Contoh: seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya

2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1 UU No. 1/1974)

Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal 2 UU No. I/1974 yang menyebutkan:

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya beragama islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di kantor Catatan sipil.

3. Akibat perkawinan Campuran.

Menurut Pasal 58 UU No. I/1974 akibat dari perkawinan campuran yang berlainan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59 ayat (1) UU No. I/1974 menyebutkan:

“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum public maupun mengenai hukum perdata.”

Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hukum keluarga.

Dengan berlakunya UU Kewarganegaraan No 12 tahun 2006 anak hasil dari perkawinan campuran adalah warga Negara Indonesia, apabila:

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA (Pasal 4 sub c).

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI (Pasal 4 sub d)

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum senaga asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut (Pasal 4 sub e).

d. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI (Pasal 4 sub 9)

e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI (Pasal 4 sub g)

f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 sub h)

g. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya (Pasal 4 sub i)

h. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui (Pasal 4 sub j)

i. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraan (Pasal 4 sub k)

j. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (Pasal 4 sub m)

Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2006 menyatakan:

a. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui WNI

b. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Pasal 6 ayat 1 menyatakan;

Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai dimaksud dalam Pasal 4 sub c, sub d, sub h, sub I dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya akibat dari perkawinan campuran terhadap suami/istri akan kehilangan atau mendapat kewarganegaraan.

a. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan republic Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

b. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

c. Perempuan (dalam ayat 1) atau laki-laki (dalam ayat 2) di atas jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan kepada Pejabat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

Pasal 19 antara lain menyatakan sebagai berikut;

a. WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara dihadapan Pejabat.

b. Pernyataan tersebut (ayat 1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

4. Akibat perkawinan Campuran.

Menurt Pasal 58 UU No. I/1974 akibat dari perkawinan campuran yang berlainan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59 ayat (1) UU No. I/1974 menyebutkan:

“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum public maupun mengenai hukum perdata”.